BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Pembangunan Daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional, semakin
mendapatkan perhatian penuh dalam wacana demokrasi saat ini, dengan
ditetapkannya Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU
No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 ini
sangat sentralistik, dengan sistem
pemerintahan dan politik terfokus kepada