Showing posts with label TESIS PEMERINTAHAN DAERAH. Show all posts
Showing posts with label TESIS PEMERINTAHAN DAERAH. Show all posts

Tuesday, 22 April 2014

18. Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan Kabupaten Bengkalis Untuk Meningkatkan PAD Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
 Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,  semakin mendapatkan perhatian penuh dalam wacana demokrasi saat ini, dengan ditetapkannya Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 ini sangat  sentralistik, dengan sistem pemerintahan  dan politik terfokus kepada

Friday, 11 April 2014

17. PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi tentang Implementasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infra Struktur Perdesaan di Desa Sidomulyo dan Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu memahami

Wednesday, 9 April 2014

16. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BIDANG PERTANIAN (Studi tentang Mekanisme dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta )



BAB  I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar belakang Masalah

              Dalam mencapai tujuan organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah, perlu dibuat suatu perencanaan.   Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi sebelum kegiatan pokok dilaksanakan.  Organisasi melakukan perencanaan dengan menentukan tujuan yang akan dicapai dan kemudian mencari cara yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan tersebut. 

Monday, 7 April 2014

15. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” (Studi Kasus pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang).



BAB  I
PENDAHULUAN
1.1.        Latar Belakang
Masyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan, oleh karena itu perhatian pembangunan perlu lebih banyak diarahkan kepada pembangunan pedesaan. Titik tumpu pembangunan tidak bisa lain kecuali pada pembangunan desa dengan segala aspeknya. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat pedesaan masih dihinggapi masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang terencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat desa serta guna meningkatkan taraf hidup dan

Sunday, 6 April 2014

14. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Suatu Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo)




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah sesuai kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari harapan.  Pemerintah Pusat melakukan campur tangan terhadap Daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di Daerah.  Secara normatif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah mengatur tentang desentralisasi yang didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah

Saturday, 5 April 2014

13. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (Kajian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar di Kota Depok, Jawa Barat )



BAB I

PENDAHULUAN


1.1.  Latar Belakang Masalah                                                  

Keberadaan suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan proses globalisasi. Proses globalisasi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Hanya pemerintah yang memiliki dukungan sumber daya manusia handal yang mampu dapat mencapai tujuan dalam era persaingan global.
Sumber daya yang paling penting dalam organisasi dan masyarakat manapun adalah sumber daya manusia (Keith, 1990:13). Selanjutnya  Harbinson (Todaro, 1985:336) mengatakan :
 “Sumber daya manusia … merupakan modal dasar kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif, manusia adalah agen-agen yang aktif yang mengumpulkan modal, mengeskploitasikan sumber-sumber alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah suatu negara yang tidak dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak dapat menggunakan

Friday, 4 April 2014

12. TESIS PEMEKARAN KABUPATEN MINAHASA SULAWESI UTARA



BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

       Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (local democracy) di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud “Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa

11. ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH PENINGKATAN STATUS WILAYAH PEMBANTU BUPATI MENJADI KABUPATEN BARU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Banyaknya tuntutan masyarakat didaerah setelah berlakunya Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 untuk mendirikan Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru adalah salah satu fenomena menarik untuk dikaji dan dicermati dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Diawali dari pulau Sumatera dengan Propinsi Bangka Belitung   dan Kepuluan Riau,  Pulau Jawa dengan Propinsi Banten dan Madura, Pulau Sulawesi dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo, Pulau Maluku dengan Propinsi Maluku Utara, sampai ke Irian (terakhir diganti Papua) dengan Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. Dipulau  Kalimantanpun sebenarnya pernah dideklarasikan oleh masyarakat untuk pembentukan Propinsi baru di Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Propinsi Kotawaringin Raya (gabungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat). Namun kelihatannya

Monday, 23 December 2013

8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM LEMBAGA SIMPAN PINJAM BERBASIS MASYARAKAT (Kasus Desa Waworaha Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe)

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1.     Latar Belakang
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta akses berusaha dan memperoleh kesempatan kerja serta stabilitas keamanan dan tidak adanya gejolak sosial. Apabila pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat dilaksanakan dan stabilitas keamanan tidak terkendali, akan berdampak kemiskinan meningkat.

Monday, 11 November 2013

4. PENGARUH PENDIDIKAN APARATUR PERENCANA DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
                        Pada hakekatnya pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pentingnya pembangunan daerah, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air.
                        Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan